MENTOK, LASPELA – Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperkuat pengawasan penyimpanan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon) di Kabupaten Bangka Barat.
Hal ini dilakukan untuk memastikan alat kontrasepsi tetap aman dan berkualitas hingga diterima masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga mutu pelayanan keluarga berencana (KB), mulai dari proses penyimpanan di gudang hingga Alokon diterima fasilitas pelayanan kesehatan dan digunakan oleh masyarakat.
Penguatan pengawasan tersebut dibahas dalam Forum Diskusi Partisipatif Penguatan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi Tingkat Kabupaten/Kota di Rumah Kebun, Mentok, Bangka Barat, Senin (12/10/2026).
Forum ini juga melibatkan penyuluh KB dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan KB.
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Provinsi Babel, Yudi Rafani, mengatakan pengawasan Alokon perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga sepanjang rantai distribusi.
Menurutnya, Bangka Barat termasuk daerah yang terdepan dalam pelayanan KB. Capaian tersebut perlu didukung tata kelola Alokon yang baik agar masyarakat memperoleh pelayanan yang aman dan berkualitas.
“Melalui SK Gubernur, kami sudah membentuk tim pengendali mutu pelayanan KB yang beranggotakan lintas dinas. Salah satu tugasnya adalah menjamin mutu pelayanan KB,” ujar Yudi.
Ia menjelaskan, BKKBN Babel bersama BPOM juga melakukan peninjauan ke puskesmas untuk melihat langsung pengelolaan Alokon sekaligus memperoleh masukan mengenai standar penyimpanan dan distribusi.
Pengawasan mencakup proses penyaluran dari gudang provinsi ke Kabupaten Bangka Barat, kemudian diteruskan ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).
Setiap tahapan distribusi perlu memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebab, proses pengangkutan dan penyimpanan yang tidak sesuai standar berpotensi memengaruhi kualitas alat kontrasepsi sebelum digunakan oleh akseptor atau peserta KB.
“Harapannya, mutu tetap terjaga, paling tidak dari sisi suplai Alokon. Kami sudah mendistribusikan Alokon ke Bangka Barat, tentu untuk diteruskan ke fasilitas pelayanan kesehatan,” katanya.
Yudi berharap keterlibatan BPOM dan dukungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat memperkuat pengawasan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola Alokon secara menyeluruh.
Dengan demikian, upaya menjaga kualitas pelayanan KB tidak hanya berfokus pada ketersediaan pasokan, tetapi juga memastikan produk yang diterima fasilitas kesehatan tetap memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
Sementara itu, Bupati Bangka Barat, Markus, menegaskan program KB memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan semata-mata mengatur kelahiran.
Menurutnya, pelayanan KB yang berkualitas menjadi salah satu bagian dari upaya mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Karena itu, pengelolaan program harus dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memandang bahwa program KB bukan sekadar mengatur kelahiran, tetapi juga meningkatkan kualitas manusia. Masyarakat harus memperoleh pelayanan KB yang aman, berkualitas, dan berkesinambungan,” ujarnya.
Markus turut mengapresiasi kinerja DP3P2KB, Dinas Kesehatan, para penyuluh KB, kader, serta seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam pelaksanaan program KB di Bangka Barat.
Ia menilai capaian pelayanan KB merupakan hasil kerja bersama, termasuk peran kader yang berinteraksi langsung dengan masyarakat hingga tingkat keluarga.
Markus pun meminta seluruh pemangku kepentingan mempertahankan capaian tersebut dan terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam menjamin ketersediaan Alokon sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai terjadi kekosongan Alokon bagi masyarakat. Saya berharap kegiatan ini menghasilkan kesepahaman dan langkah konkret untuk meningkatkan kinerja pelayanan KB,” tegasnya.
Penguatan tata kelola dan pengawasan distribusi diharapkan mampu menjaga ketersediaan serta kualitas Alokon sehingga masyarakat Kabupaten Bangka Barat dapat memperoleh pelayanan KB yang aman, tepat sasaran, dan berkesinambungan. (*/ti1)
