TANJUNGPANDAN, TITIKINFO.ID – Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat tata kelola alat dan obat kontrasepsi (Alokon) melalui Diskusi Partisipatif Penguatan Kebijakan dan Sistem Tata Kelola Alokon Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Graha Resto, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Selasa (27/10/2026).
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yudi Rafani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan pengelolaan Alokon di daerah.
Ia menegaskan, pengelolaan Alokon harus memenuhi standar, terutama dalam penyimpanan untuk menjaga mutu produk. Koordinasi lintas sektor juga diperlukan agar ketersediaan kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan pelayanan KB.
“Pengelolaan Alokon harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Koordinasi dan sinergi lintas sektor juga diperlukan untuk memastikan ketersediaannya sesuai kebutuhan pelayanan di daerah,” ujarnya.
Kegiatan dibuka oleh Bupati Belitung yang diwakili Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPKBPMD) Kabupaten Belitung, Drs. Pari.
Sebanyak 40 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri atas perwakilan OPD KB, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), pengelola aset daerah dari Bakeuda, TPMB Kelas Ayah Teladan/Kelas AMAN, serta pengelola pelayanan KB dari fasilitas pelayanan kesehatan dan jejaringnya.
Narasumber dari BPOM Kabupaten Belitung, Muhammad Fajar Arifin, menyampaikan materi mengenai pengelolaan Alokon berdasarkan aspek mutu, keamanan, dan ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan Alokon mencakup perencanaan kebutuhan, penyimpanan, distribusi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan stok secara berkala. Sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi antara lain ketidaksesuaian stok dengan kebutuhan, kendala distribusi, dan perlunya integrasi data antarinstansi.
Melalui diskusi ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah perbaikan sesuai kondisi wilayah, sehingga ketersediaan kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh layanan KB yang berkualitas.
Pada kesempatan yang sama, DPPPKBPMD Kabupaten Belitung menerima penghargaan Juara II Kategori Umum Apresiasi Parasamya Karya Kencana dari Kemendukbangga/BKKBN Pusat. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana. (*/)
