Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 disepakati, DPRD diminta terus mengawal pengelolaan keuangan daerah.
PANGKALPINANG, TITIKINFO – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Komitmen itu ditegaskan setelah DPRD Babel menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (29/7/2026).
Persetujuan Ranperda bukan ini menjadi momentum memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari temuan yang berulang.
Gubernur Babel Hidayat Arsani menegaskan, seluruh rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan akan ditindaklanjuti sebagai langkah mempertahankan opini WTP.
“Berbagai masukan, saran, dan rekomendasi yang diberikan menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Hidayat.
Menurutnya, pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam mengelola setiap rupiah anggaran secara tertib, efektif, efisien, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat yang sama, DPRD Babel juga menyetujui Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), sekaligus menerima penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Hidayat mengatakan, arah kebijakan APBD 2027 akan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, hilirisasi komoditas unggulan daerah, dan pembangunan pariwisata berkualitas. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan pelayanan kesehatan melalui pembangunan RSUD dengan layanan unggulan penyakit jantung dan stroke, optimalisasi pendapatan daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur. (*)
