PANGKALPINANG, TITIKINFO – Sebanyak 94 dari 107 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyalurkan Program Makanan Pendamping Gizi Khusus (MPKG) 3B kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI Wihaji meminta seluruh SPPG yang belum menyalurkan program tersebut segera berkoordinasi agar tidak ada penerima manfaat yang terlewat.
Saat meninjau pelaksanaan MPKG 3B di SPPG Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kamis (6/8/2026), Wihaji mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penurunan stunting melalui pemenuhan gizi sejak awal kehidupan.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, Bangka Belitung memiliki 107 SPPG yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, 94 SPPG telah melaksanakan distribusi MPKG 3B.
“Saya minta yang belum segera berkoordinasi agar seluruh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang berhak bisa menerima program ini,” tegas Wihaji.
Di Bangka Belitung sendiri, tercatat sebanyak 33.852 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita telah menjadi penerima manfaat MPKG 3B. Secara nasional, jumlah penerima manfaat program ini telah menembus lebih dari 9,6 juta orang.
Dalam kunjungannya, Wihaji tidak hanya melihat proses pembagian makanan bergizi, tetapi juga memeriksa kualitas makanan, standar operasional, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat di SPPG Pangkal Balam yang melayani 498 kelompok 3B.
Ia menegaskan arahan Presiden agar seluruh jajaran pemerintah lebih banyak turun ke lapangan untuk memastikan program benar-benar dirasakan masyarakat.
Wihaji juga menilai MPKG 3B merupakan program yang memiliki keunikan karena secara khusus menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya, skema seperti ini belum dimiliki negara lain.
“Kalau makan bergizi untuk anak sekolah sudah banyak diterapkan di berbagai negara. Tetapi khusus MPKG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, ini menjadi program yang saat ini hanya ada di Indonesia,” katanya.
Ia memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu apabila ada SPPG yang harus menghentikan operasionalnya. Distribusi makanan bergizi akan dialihkan ke SPPG terdekat yang masih memiliki kapasitas pelayanan.
“Yang paling penting, pelayanan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus tetap berjalan,” kata Wihaji.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, SPPG, dan Badan Gizi Nasional akan terus diperkuat agar distribusi MPKG 3B berjalan optimal serta menjangkau seluruh sasaran yang berhak menerima manfaat. (ti1)
