Efisiensi dilakukan untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang prioritas dan memberikan manfaat
PANGKALPINANG, TITIKINFO — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memperketat efisiensi belanja dalam perubahan anggaran 2026. Sejumlah pos belanja yang dinilai tidak prioritas dan belum terlaksana ditinjau kembali agar ruang fiskal daerah tetap tersedia untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Babel Hidayat Arsani saat menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Babel, Senin (10/8/2026).
Hidayat mengatakan, perubahan KUA-PPAS menjadi momentum untuk menyesuaikan kembali arah kebijakan pembangunan dengan kondisi fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara lebih efektif.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Justru efisiensi dilakukan untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang prioritas dan memberikan manfaat,” demikian garis besar kebijakan yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD hingga semester pertama 2026 menjadi salah satu dasar pemerintah melakukan penyesuaian. Di sisi pendapatan, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menunjukkan tren positif, antara lain melalui optimalisasi penerimaan pajak dan penyesuaian retribusi daerah.
Pemprov Babel juga terus mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan melalui program pemutihan. Program yang berlangsung 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026 itu memberikan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), denda SWDKLLJ tahun sebelumnya, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.
Namun, peningkatan pendapatan tersebut tetap harus diimbangi dengan pengendalian belanja. Pemprov Babel melakukan efisiensi antara lain melalui pengurangan perjalanan dinas, penerapan bekerja dari rumah (WFH), serta peninjauan kembali belanja barang dan jasa.
Program kerja yang belum terlaksana dan tidak masuk dalam kategori prioritas juga menjadi bagian dari evaluasi.
Gubernur memastikan sejumlah sektor strategis tetap menjadi prioritas. Anggaran diarahkan untuk menjaga program yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup peningkatan mutu sumber daya manusia, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi PPPK paruh waktu. (*)
