BANGKA, TITIKINFO.ID — Ketersediaan alat kontrasepsi di puskesmas bukan sekadar persoalan jumlah persediaan di gudang. Ketepatan data stok ikut menentukan apakah masyarakat bisa mendapatkan layanan keluarga berencana (KB) sesuai kebutuhan, sekaligus mencegah barang menumpuk hingga kedaluwarsa.
Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya pencatatan dan pelaporan persediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) secara akurat melalui Sistem Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (SIRIKA).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Babel, Yudi Rafani, mengatakan ketidaktepatan data dapat menimbulkan dua persoalan sekaligus, yakni kekurangan stok saat dibutuhkan dan kelebihan persediaan yang berisiko terbuang.
“Data harus akurat. Kami khawatir Alokon yang kami dukung dan belanjakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat ingin menggunakan kontrasepsi, tetapi stoknya tidak ada. Kalau berlebihan, barang bisa kedaluwarsa dan uang rakyat menjadi mubazir,” kata Yudi dalam Forum Diskusi Partisipatif Penguatan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi tingkat Kabupaten Bangka, Rabu (14/10/2026).
Menurut Yudi, laporan persediaan dari puskesmas menjadi salah satu dasar BKKBN dalam menghitung kebutuhan Alokon. Data tersebut harus menggambarkan kondisi sebenarnya, mulai dari jumlah stok hingga pemakaian di fasilitas pelayanan kesehatan.
Hal ini menjadi penting karena perencanaan kebutuhan Alokon untuk 2027 telah dilakukan pada September 2026. Ketika data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi lapangan, jumlah dan jenis kontrasepsi yang disediakan berisiko tidak sejalan dengan kebutuhan pelayanan.
Melalui SIRIKA, pengelola program KB di fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan lebih tertib dalam mencatat, memperbarui, dan melaporkan persediaan. Dengan begitu, perencanaan distribusi dapat mengacu pada informasi yang lebih akurat.
Ketepatan laporan bukan hanya urusan administrasi. Data tersebut berkaitan dengan ketersediaan layanan bagi masyarakat serta penggunaan anggaran pengadaan secara lebih efisien.
Dalam forum tersebut, BKKBN juga mengevaluasi pemahaman pengelola mengenai penyimpanan, distribusi, pencatatan, dan pelaporan Alokon. Diskusi sekaligus menjadi ruang untuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi fasilitas pelayanan kesehatan.
Yudi menilai tata kelola Alokon di Kabupaten Bangka secara umum telah berjalan cukup baik berdasarkan hasil diskusi awal. Meski demikian, keterbatasan tenaga pengelola, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan farmasi, masih menjadi salah satu persoalan di sejumlah puskesmas.
Menurut dia, tenaga farmasi lebih ideal untuk menangani pengelolaan Alokon. Namun, jika tenaga tersebut belum tersedia, petugas lain tetap dapat menjalankan tugas selama mengikuti standar dan prosedur yang berlaku.
Ia juga meminta dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka untuk memperkuat pembinaan serta mendorong pengelola program KB agar konsisten melaporkan stok dan hasil pelayanan secara berkala.
Forum penguatan tata kelola Alokon ini diikuti 40 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, organisasi profesi, pengelola program KB, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Peserta berasal dari unsur kefarmasian Dinas Kesehatan, OPDKB, Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), serta pengelola aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka.
Kegiatan juga melibatkan perwakilan 13 fasilitas pelayanan kesehatan induk, 16 fasilitas pelayanan kesehatan jejaring, dan dua Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) peserta Kelas Ayah Teladan.
Penguatan tata kelola dan penggunaan SIRIKA diharapkan membantu memastikan distribusi Alokon lebih sesuai dengan kebutuhan, menjaga kesinambungan pelayanan KB, serta mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan persediaan. (*/)
