PANGKALPINANG, TITIK INFO – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai memasuki tahap uji coba super aplikasi PKP Smart sepanjang Agustus 2026. Selama masa ini, masyarakat diajak mengunduh dan mencoba aplikasi yang nantinya menjadi pusat layanan publik berbasis digital di Kota Pangkalpinang.
Rencananya implementasi penuh baru dijadwalkan pada September 2026, aplikasi tersebut kini sudah tersedia di Play Store maupun App store, sehingga dapat diakses oleh pengguna perangkat Android maupun iPhone.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, mengatakan Agustus menjadi periode penting untuk menguji kesiapan sistem sekaligus memperkenalkan PKP Smart kepada masyarakat.
“Bulan Agustus ini kita masuk masa uji coba dan sosialisasi. Setelah melakukan transformasi digital pelayanan publik, kita memiliki mobile application yang akan menjadi satu-satunya aplikasi layanan publik untuk masyarakat Kota Pangkalpinang,” kata Saparudin kepada awak media, Senin (3/8/2026).
PKP Smart ini dirancang sebagai super aplikasi yang mengintegrasikan beragam layanan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam satu platform. Salah satu fitur yang akan diterapkan secara bertahap adalah Smart Parking, yaitu sistem pembayaran parkir digital secara non-tunai yang diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kehadiran PKP Smart di dua platform digital menjadi langkah awal sebelum seluruh layanan publik di dalam aplikasi dioperasikan secara menyeluruh.
“Baru kemarin saya mendapat kabar bahwa aplikasi ini sudah masuk ke App Store maupun Play Store. Jadi baik pengguna Android maupun iOS sudah bisa menginstal aplikasi tersebut,” ujarnya.
Selama tahap uji coba, Pemkot Pangkalpinang akan menghimpun berbagai tanggapan dari masyarakat. Masukan tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan berbagai fitur agar siap digunakan secara optimal saat diluncurkan secara penuh.
“Kami terbuka menerima respons dari masyarakat terhadap aplikasi ini. Sampai akhir Agustus kita fokus melakukan sosialisasi,” ujar Udin.
“Baru kemudian pada September baru kita luncurkan untuk berbagai layanan pembayaran yang menggunakan aplikasi tersebut,” sambungnya.
Untuk memperluas jangkauan sosialisasi, pemerintah juga melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan agar masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan layanan digital tersebut. (ti1)
